Terkait Menumpuknya Kasus Dugaan Korupsi Di Kab Padang Lawas Utara.

HMI Cabang Padang Sidempuan Aksi Di Bundaran HI

Tangkap Drs Bachrum Harahap Dengan Kroninya.

 

Terkait Menumpuknya Kasus Dugaan Korupsi Di Kab Padang Lawas Utara.

Terkait Menumpuknya Kasus Dugaan Korupsi Di Kab Padang Lawas Utara.

JAKARTA. 05/04 Bidikkasus.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).cabang Padang Sidempuan lakukan unjuk rasa di Bundaran HI,aksi tersebut menuntut agar Bupati Padang Lawas Utara Drs Bachrum Harahap agar di tangkap beserta kroninya,sebab Bupti tersebut HMI me nilai selama kepemimpinanya
hanyalah memperkaya diri sendiri,padahal lahirnya UU No 37 Tahun 2007
untuk Masyarak itu sendiri tapi nyatanya hanyalah untuk keluarga
Bachrum yang serakah

Aksi tersebut Rabu 03/04 yang lalu  dikoordinir oleh Alwi Pohan.Mara
Kali Harahap dan Hendra Ibraim Siregar yang langsung ke Bundaran
HI.(Hotel Indonesia) sebab kepercayaan terhadap Kejaksaan Padang
Sidempuan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah sirna sebab, HMI
sendiri menilai telah tertidur nyenyak akibat kipasan Rupiah yang
bersumber dari Kab Padang Lawas Utara.

Pandangan HMI yang disampaikan oleh Alwi dan Hendra bahwa “Kabupaten
Padang Lawas Utara merupakan salah satu Kabupaten dari 33
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, lahir melalui
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang
Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Padang Lawas Utara
adalah Pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri dari 8
(delapan) Kecamatan ditambah 10 (sepuluh) Desa dari Kecamatan
Padangsidimpuan Timur (sesuai amanat UU RI No. 37/2007, 10 desa
tersebut dimasukkan dalam satu Kecamatan). Saat ini Kabupaten Padang
Lawas Utara terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dan 386
Desa/Kelurahan.

Sebagai daerah pemekaran baru dan sesuai tujuan pemekaran itu sendiri
yaitu untuk melayani masyarakat lebih optimal serta memajukan
perekonomian masyarakat, dilihat dari kondisi Kabupaten Padang Lawas
Utara mulai lahirnya sampai dengan saat ini dibawah kepemimpinan
Bupati Drs. Bachrum Harahap, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi
perhatian serius untuk ditindak secara tegas dan diperbaiki yaitu :

a.      Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Dengan adanya pemekaran Kabupaten, diharapkan Pemerintah Daerah yang
baru dapat meletakkan sendi-sendi Pemerintahan yang baik, sehingga
perkembangan daerah baru dapat lebih baik dari Kabupaten Induknya,
baik itu dari segi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah
dan Perkembangan Daerah ke depan.
Memperhatikan visi misi Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menjadikan
Kabupaten Padang Lawas Utara yang Beradat, Cerdas dan Beriman, dapat
disimpulkan bahwa visi misi tersebut hanya sekedar slogan. Adapun
gambaran potret perjalanan Kabupaten Padang Lawas Utara selama
kepemimpinan Drs. Bachrum Harahap dari Tahun 2008 s/d 2013 dapat
diuraikan sebagai berikut :

1.      Tidak adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Hulu
Sihapas (hanya Peraturan Bupati) mencerminkan bahwa Bupati tidak
memperhatikan Penataan Pemerintahan dengan baik, memandang segala
sesuatunya dapat diselesaikan dengan jalan politik. Selain itu
pembentukan Kecamatan Hulu Sihapas ini tanpa melalui kajian Akademik
sebagaimana disyaratkan oleh PP RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang
Kecamatan. Khusus Kecamatan Simangambat, sampai dengan saat ini (lebih
kurang 3 Tahun) Camatnya masih Pelaksana Tugas (Plt), suatu kondisi
yang tidak lazim dan tidak ditemui di daerah lain, seorang Camat Plt
selama 3 tahun lebih.
2.      Besarnya peranan Sanak Saudara Bupati terutama anak kandung Bupati
yang bernama Andar Amin Harahap (sekarang Walikota Padangsidimpuan)
dalam mengatur jalannya Pemerintahan terutama dalam penempatan pejabat
struktural, penerimaan CPNS, pengaturan proyek-proyek, pengangkatan
Sekdes menjadi PNS, dan sebagainya yang berkaitan dengan wewenang
Bupati (Bapak kandungnya). Tidak heran jika Andar Amin Harahap yang
baru 6 (enam) tahun menjadi PNS dapat mencalonkan diri menjadi Calon
Bupati Tapanuli Selatan, dua tahun kemudian ikut lagi dalam pencalonan
menjadi Walikota Padangsidimpuan. Diduga dan Sudah menjadi rahasia
umum bahwasanya sebagian besar dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2012 dan dana-dana yang dikumpulkan dari proyek-proyek tersebut
diatas dijadikan modal untuk menjadi Walikota Padangsidimpuan.
Setelah Andar Amin Harahap duduk menjadi Walikota Padangsidimpuan,
jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Andar Amin Harahap yaitu Kepala
Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah digantikan oleh adik
kandungnya sendiri yang bernama Reski Basyah Harahap. Terlihat bahwa
tongkat estafet pemegang kendali dalam penempatan pejabat maupun
mutasi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara harus
dipegang oleh anak kandung Bupati Padang Lawas Utara Drs. Bachrum
Harahap. Diduga hal ini sengaja untuk mengumpulkan dana dari para PNS
yang ingin menduduki jabatan tertentu dan tentunya tidak terlepas dari
rencana incomben / pencalonan kembali Drs. Bachrum Harahap sebagai
Bupati Padang Lawas Utara untuk periode 2013 – 2018.
3.      Ditunjuknya Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah (PPKAD) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah mulai
Tanggal 9 Maret 2011 sampai sekarang. Diduga penunjukan ini adalah
supaya pencairan dana yang dibutuhkan dalam mendukung Andar Amin
Harahap menjadi Walikota Padangsidimpuan dan Drs. Bachrum Harahap
menjadi Bupati Padang Lawas Utara (incomben) pada Tahun 2013 ini dapat
berjalan lancar. Begitu juga dengan pencairan proyek-proyek yang
penyelesaiannya asal jadi. Tanpa memenuhi syarat pertanggungjawaban
termin, diduga dana proyek dapat cair 100% kenyataan di lapangan
proyek tersebut belum selesai.
4.      Tatanan Pemerintahan tidak terarah, para kepala SKPD hanya sekedar
melaksanakan tugasnya terkesan pasif takut apabila langkah yang
diambil dalam melaksanakan tugas menjadi salah dimata pimpinan, karena
Bupati Padang Lawas Utara tidak pernah memimpin rapat, jarang masuk
kantor, tidak membina bawahannya dan tidak pernah mengadakan kunjungan
ke lapangan. Janji politik yang diucapkan disaat kampanye dahulu hanya
sekedar slogan. Diduga banyak proyek Bidang Pendidikan yang
dilaksanakan asal jadi, bahkan Tahun 2012 proyek di Bidang Pendidikan
dilaksanakan secara swakelola dimitrakan kepada wartawan, LSM, Ormas
dan OKP. Hal ini bertentangan dengan Juklak dan Juknis tentang Proyek
secara Swakelola. Begitu juga dengan proyek Bidang Pekerjaan Umum
banyak yang terbengkalai dan tidak selesai dikerjakan sampai dengan
akhir Tahun 2012.
5.      Dibangunnya Kantor Kecamatan Pemekaran yaitu Kantor Kecamatan
Halongonan Timur (sudah dapat Rekomendasi dari Gubsu), Kantor
Kecamatan Ujung Batu dan Kantor Kecamatan Padang Bolak Tenggara (kedua
kecamatan ini belum mendapat rekomendasi Gubsu karena Moratorium
Kemendagri), anggaran pembangunan Kantor Kecamatan tersebut/unit
adalah Rp. 2.500.000.000,00. Dilihat dari aspek kelayakannya,
pembangunan Kantor Kecamatan tersebut tidak tepat sasaran karena
Kecamatan tersebut belum diresmikan pembentukannya akan tetapi sudah
disiapkan bangunannya. Diduga ada kepentingan dibalik pembangunan
gedung kantor tersebut.
6.      Pelaksanaan proses tender Pembangunan gedung Kantor Bappeda, Dinas
PU, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan GOR (Gedung Olah Raga)
Pelebaran Jalan Lintas Gunung Tua-Padang Sidempuan yang menyalahi dari
aturan yang ada, dimana tender proyek dilaksanakan sementara tanah
untuk pembangunan gedung kantor dimaksud belum dibebaskan. Hal ini
menggambarkan perencanaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan suatu
kegiatan terkesan dipaksakan dan mendadak/otoriter sesuai  perintah
Bupati Padang Lawas Utara.

7.      DPRD sebagai lembaga legislatif lebih cendrung mengikuti keinginan
Bupati. Sebagai seorang mantan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan
(2 periode) Bupati Padang Lawas Utara dapat mengendalikan semua
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara. Tidak ada
Anggota DPRD yang berani menantang maupun membantah Bupati.

b.      Pembangunan Ekonomi Masyarakat
Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi kerakyatan, Bupati Padang Lawas
Utara tidak banyak melakukan perubahan sebagaimana yang diharapkan
dari suatu daerah pemekaran. Peranan Pemerintah Daerah dalam memajukan
ekonomi masyarakatnya tidak dapat dirasakan oleh sebagian besar
masyarakat. Keuntungan dan yang berperan besar hanyalah kroni dan
keluarga besar Bupati saja. Kabupaten Padang Lawas Utara yang dulunya
terkenal sebagai daerah peternakan dan pertanian tidak mendapat
dukungan dari Pemerintah Daerah. Masyarakat Padang Lawas Utara hanya
bergantung kepada pasokan daging dan sayuran dari luar daerah.
Tidak adanya pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah kepada Wakil
Bupati maupun Sekretaris Daerah, menyebabkan para Pejabat Struktural
sering tidak tahu arah dan bingung dalam melaksanakan tugasnya. Hal
ini berdampak kepada tidak adanya program pembangunan yang dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini dapat diuraikan sebagai
berikut :
1.      Diberikannya bantuan kepada organisasi pemuda (seperti AMPI,
Kosgoro, dll) padahal induk organisasi kepemudaan adalah KNPI. Hal ini
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.
2.      Kurangnya program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang menyentuh
masyarakat kecil dan petani. Khususnya di bidang pertanian, program
pencetakan sawah baru diduga terdapat pemotongan dana dan pelaksanaan
kegiatan yang fiktif. Begitu juga dengan sarana pengairan irigasi,
jangankan membangun saluran irigasi yang baru, saluran yang sudah ada
kurang mendapat perhatian perbaikan maupun peningkatan. Padahal hanya
2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan
lumbung padi, yaitu Kecamatan Portibi dan Kecamatan Batang Onang. Hal
ini menyebabkan sebagian besar luasan sawah yang ada di kedua
Kecamatan tersebut pengairannya bergantung kepada curah hujan.
3.      Di Bidang Kehutanan terutama yang berkaitan dengan kawasan Register
40, Bupati Padang Lawas Utara mengeluarkan  Ijn Lokasi pada lahan
Register 40, yaitu Ijin Lokasi Koperasi Bukit Harapan I dan Bukit
Harapan II. Hal ini sangat bertentangan dengan Keputusan Mahkamah
Agung RI Nomor 2642/K/PID/2006 Tanggal 12 Pebruari 2007 yang
menyatakan bahwa lahan Register 40 dikembalikan kepada Negara. Dalam
Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor P. 60/Menhut-II/2008.

c.      Secara keseluruhan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kepemimpinan
Drs. Bachrum Harahap Bupati Padang Lawas Utara, banyak ditemui
pelanggaran, baik itu dari administrasi pemerintahan, rekruitmen PNS
yang diduga mematok sejumlah dana, penempatan jabatan struktural
dengan tarif tertentu dan pemotongan setiap pencairan kegiatan pada
setiap SKPD dan proyek Pemerintah Daerah. Terutama dalam Tahun 2012,
banyak proyek pembukaan jalan dan pembangunan gedung sekolah yang
tidak selesai dikerjakan sampai akhir tahun.

d.      Dengan kondisi ini, masyarakat khususnya para mahasiswa sering
melakukan demonstrasi kepada Pemerintah Daerah, diantaranya masalah
rangkap jabatan, pemekaran kecamatan yang tidak sesuai Peraturan
perundang-undangan, pemilihan kepala desa yang tidak jujur dan adil
serta masalah lain yang berkaitan dengan program dan kegiatan
Pemerintah Daerah. Semua demontrasi yang dilakukan tidak pernah
digubris oleh Pemerintah Daerah.

Bila ditelisik lebih dalam lagi, terlalu banyak kesalahan yang terjadi
dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi di Kabupaten
Padang Lawas Utara dari tahun 2008 s/d 2013 ini, baik itu yang sengaja
dilakukan maupun tidak, hasilnya masyarakat Padang Lawas Utara yang
menjadi korbannya. Dana negara yang diharapkan dapat memacu
pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memajukan daerah, lebih banyak
dinikmati oleh mereka yang masuk dalam “keluarga istana” Bupati Padang
Lawas Utara. Otonomi Daerah yang diberikan melalui UU No 32 Tahun 2004
telah memunculkan tokoh-tokoh korupsi di Daerah Kabupaten Padang Lawas
Utara dengan menjadikan keluarga besarnya sebagai alat untuk
menggerogoti dana anggaran pembangunan yang seyogyanya diperuntukkan
bagi kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

Sebagai cacatan penting untuk menjadi pemikiran bagi Lembaga Negara
yang bertugas menegakkan hukum di negeri tercinta ini, bahwasanya Drs.
Bachrum Harahap telah ditetapkan sebagai “TERSANGKA” Kasus Korupsi
Dana Belanja Rutin Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2001-2002 sebesar
Rp. 7.500.000.000,00 (7,5 Milyar) sewaktu beliau menjabat Ketua DPRD
Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini dapat dilihat dari Nota Dinas
Jaksa Agung Muda Intelijen kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus Nomor R. 1108/D/Dek/I/ 07/2008 Tanggal 08 Juli 2008 Perihal
Mohon dilanjutkan kasus korupsi Drs. Bachrum Harahap, Dkk. Dalam Nota
Dinas dimaksud (foto copy terlampir) disebutkan bahwa penanganan kasus
tersebut diatas, telah ditentukan tersangkanya yaitu Sdr. Drs. Bachrum
Harahap, Dkk sebagaimana tercantum Surat Perintah Penyidikan Kepala
Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Nomor : Print-01/N.2.20/FD.1/01/2005.
Yang menjadi pertanyaan besar yang perlu dicari jawabannya adalah
bagaimana bisa seorang tersangka dapat mencalon menjadi Kepala Daerah
dan menjabat sebagai Bupati Padang Lawas Utara sampai sekarang ini,
apakah status tersangka yang bersangkutan masih berlaku sampai saat
ini dan kenapa tidak ditindaklanjuti.

Sebagai bahan dukungan pandangan umum dari HMI ini
antara lain sebagai berikut :
1.      Temuan Pemeriksaan Atas Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2008 Pada Pemerinta Kab Padang Lawas        Utara BPK RI Perwakilan
Propinsi Sumatera Utara tanggal 10 November s/d 4 Desember 2009.
2.      Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan
Perundang-undangan dalam kewrangka pemeriksaan laporan keuangan
pemerintah kabupaten Padang Lawas Utara untuk tahun anggaran 2009 No.
27 aB/XVIII.MDN/01/2011.
3.      Laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah pada
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk tahun anggaran 2009. No.
27b/S/XVIII.MDN/01/2011.
4.      Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010. Laporan Hasil
Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor : 413.A/S/XVIII.MDN/09/2011
Tanggal 15 September 2011.
5.      Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010. Laporan Hasil
Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor :
413.B/S/XVIII.MDN/09/2011 Tanggal 15 September 2011.
6.      Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010. Laporan Hasil
Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor
: 413.C/S/XVIII.MDN/09/2011 Tanggal 15 September 2011.
7.      Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2011. Laporan Hasil
Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor : 62.A/LHP/XVIII.MDN/09/2012
Tanggal 7 September 2012.
8.      Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2011. Laporan Hasil
Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor :
62.B/LHP/XVIII.MDN/09/2012 Tanggal 7 September 2012.
9.      Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012. Laporan Hasil
Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor
: 62.C/LHP/XVIII.MDN/09/2012 Tanggal 7 September 2012.
10.    Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Padang Lawas
Utara Tahun 2009,2010 dan 2011. LKPJ tersebut memuat pelaksanaan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bupati Padang Lawas Utara
selama Tahun 2009, 2010 dan 2011 dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten
Padang Lawas Utara. Diduga isi laporan tersebut tidak sesuai dengan
kondisi riil di lapangan dan tidak semua SKPD melaporkan hasil Program
dan Kegiatan yang dilaksanakannya, sehingga Bupati Padang Lawas Utara
memberikan laporan yang seadanya kepada DPRD Kabupaten Padang Lawas
Utara.
11.    Angaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun Anggaran 2012.
12.    Surat pernyatahan sikap dari Forum Komunikasi Guru Honorer Kab
Padang Lawas Utara.
13.    SK  salah satu korban diduga  Palsu, tidak sedikit warga yang jadi
korban CPNS dalam masa percobaan  di perkirakan secara materil sebesar
kurang lebih Rp.7.000.000.000
14.    Surat Kesepakatan akan mengganti Lapangan Bola
15.    Surat  tanggapan atas pengaduan masyarakat dari KPK tentang
penanggulangan bencana alam.

HMI Cabang Padang Sidempuan menyampaikan di Bundaran terbut agar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan proses hukum atas
dugaan yang dimaksud dan Andar Amin Harahap selaku putra Drs Bachrum
Harahap terhitung baru 6 Tahun jadi PNS sudah bisa mencalonkan diri
jadi Bupati Tap-Sel dan Walikota Padang Sidempuan dapat darimana
dananya dan poin-poin yang diatas.

Alwi Pohan kepada wartawan mengatakan “Kurang lebihnya
penyampaian ini,dapat di simpulkan bahwa Drs Bachrum Harahap diduga
memanfaatkan politiknya mencari kekuasaan di wilayah Tapanuli Bagian
Selatan secara terang-terangan,sementara secara releksi memandang para
penegak hukum di wilayah Sumatera Utara telah tertidur nyenyak akibat
kipas-kipasan rupiah yang bersumber dari Kabupaten Padang Lawas
Utara,meskipun para aktipis berkoar-koar hingga tenggorokan kering
hanyalah Anjing Menggonggong Kapilah Berlalu dengan kata lain hanya
suara belaka yang tak bermanfaat.sehingga harapan satu-satunya
hanyalah tindakan dari Bapak Abraham Samad agar sudi kiranya menindak
lanjuti atas laporan ini.

Masih segar dalam ingatan sambung Hendra Siregar.”Hendri Nenggola dari
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyampaikan kapada kami saat Unjuk
rasa di depan kantor Kajatisu.”siap digantung jika Pelebaran jalan
Lintas Gunung Tua -Padang Sidempuan dengan dana sebesar Rp
1.450.000.000 tidak tuntas , nyatanya hingga saat ini belum ada yang
terjerat keranah hukum.

Padahal beber Hendra Ibrahim Siregar.”Jelas kesalahan didalamnya SP2D
sudah terbit/dikeuarkan sementara fisiknya belum selesai.dan pelebarn
jalan itusendiri bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

Maka kami langsung datang ke Bundara HI ini memberitahukan bahwa Kab
Padang Lawas Utara adalah ATM berjalan bagi penegak hukum di Sumatera
Utara.itupun,,perlu disampaikan kapada Abraham Samad selaku ketua KPK
tidak mampu lagi mengusut apa yang kami sampaikan, tolonglah tunjukkan
di mana alamat Allah SWT.ujar Alwi dan Hendra mengakhiri.(TIM)

Safe and Security Website Review

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below