Pemerintah Semarang Belajar CSR di Tangerang

Anggota DPRD Kota Semarang - Agung Priyanto (Kiri) dan Pem Kab. Tangerang - Selamet etiawan (Kanan)

Anggota DPRD Kota Semarang – Agung Priyanto (Kiri) dan Pem Kab. Tangerang – Selamet etiawan (Kanan)

TANGERANG 07/04 bidikkasus.com—Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang mengujungi Pemkab Tangerang. Kedatangan rombongan tersebut terkait penanganan Corporate and Social Responsibility (CSR ) di Pemerintah Kabupaten Tangerang.
“Kami datang kesini untuk mengetahui cara Pemkab Tangerang menangani CSR. Kami mendapatkan informasi kalau Pemkab Tangerang telah membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait penanganan CSR,” kata ketua romobongan DPRD Kota Semarang Agung Priyatno kepada www.bidikkasus.com.

Agung Priyatno yang juga menjabat ketua Komisi A DPRD Kota Semarang ini melanjutkan, kondisi geografis Kabupaten Tangerang hampir sama dengan Kabupaten Semarang, Kota Semarang merupakan salah satu kota lintasan di Pulau Jawa sehingga banyak investor mendirikan perusahaan atau membuka jasa lainnya di Kota Semarang, kepadatan penduduknya cukup padat seperti halnya di Tangerang memiliki penduduk 2,8 juta jiwa. Kalau di semarang penduduknya 1,5 juta jiwa dan saat ini usianyasudah 466 tahun.

Kota Semarang sebagai kota raya dan lbu kota Jawa Tengah, memiliki sejarah yang panjang. Mulanya dari dataran lumpur,yang kemudian hari berkembang pesat menjadi lingkungan maju dan menampakkan diri sebagai kota yang penting. Sebagai kota besar, ia menyerap banyak pendatang.
“Karena Semarang menjadi kota perlintasan dan Ibu Kota Jawa Tengah menjadikan Kota Semarang sebagai daerah transit sehingga memiliki potensi untuk industri. Bila tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak dengan kondisi lingkungan seperti polusi baik padat maupun cair. Karena itu kami menanyakan kontribusi perusahaan kepada lingkungan sekitar atau bentuk partisipasi perusahaan terhadap lingkungan,” ucap Agung.

Ditambahkan wakil ketua DPRD Kota Semarang Drs H Junaidi menanyakan terkait dana CSR dari perusaahan swasta atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masuk kas daerah atau perusahan tersebut langsung memberikan bantuan tampa melibatkan pemerintah daerah.
“Apakah dalam Perda CSR yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengaturnya, banyak perusahaan swasta banyak melakukan sendiri dalam penangan dana CSR tampa melibatkan pemerintah daerah ” ucap Janaidi.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Tangerang Slamet Setiawan mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Kabupaten Tangerang sebagai rujukan dalam penangan CSR.
“Semoga dengan datangnya anggota Komisi A DPRD Kota Semarang ini akan membangun komunikasi dengan baik, dan akan bermanfaat buat hubungan yang lebih baik antara Pemkab Tangerang dengan Kota Semarang,” kata Slamet.

Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tangerang Uyung Mulyadi menambahkan terkait penangan CSR ini, Pemkab Tangerang telah membuat Peraturan Bupati dan Peraturan daerah yang mengatur CSR.
“Kalau di Pemkab Tangerang dana CSR BUMD masuk kas daerah lalu oleh tim Bapeda akan membahas kelanjutannya dana CSR tersebut digunakan untuk pembangunan apa saja, tapi kalu CSR dari swasta pengelolaanya sendiri kalau pemerintah daerah hanya diuandang untuk melihat proses awal dan proses akhir pelaksanaanya, ” kata Uyung. (Koko)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below